Pansus DPRD Kota Serang Pertegas Sanksi dalam Raperda Kepariwisataan, Aspirasi Tokoh Agama Jadi Perhatian

KOTA SERANG – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) DPRD Kota Serang berkomitmen memperkuat aturan dan mempertegas sanksi bagi pelanggar ketentuan usaha kepariwisataan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi bersama tokoh masyarakat dan berbagai elemen organisasi keagamaan yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Serang H. Muji Rohman bersama Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sepakat agar ketentuan sanksi dalam draf Raperda diperjelas dan diperkuat.

Selain itu, Wali Kota Serang memberikan ruang kepada DPRD untuk mengevaluasi hingga mencoret pasal-pasal yang dinilai menimbulkan polemik atau tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat, termasuk ketentuan yang berpotensi membuka ruang bagi aktivitas yang bertentangan dengan norma agama.

Berbagai masukan dari ulama, kiai, dan organisasi kemasyarakatan Islam juga menjadi bahan penyempurnaan draf Raperda. Hal ini dilakukan agar regulasi kepariwisataan di Kota Serang tetap memperhatikan norma hukum, nilai-nilai agama, serta kearifan lokal.

Melalui audiensi tersebut, Pansus berharap Raperda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dapat menghasilkan regulasi yang tegas, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta menjaga identitas Kota Serang sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai religius dan budaya. (Humas)